Kementerian
BUMN mencatat 24 perusahaan yang mengalami kerugian sebesar Rp 5,852 triliun
pada kuartal pertama 2017. Jumlah tersebut dilaporkan lebih tinggi dibanding
periode yang sama tahun lalu, yaitu Rp5,826 triliun. Salah satu BUMN yang
merugi karena kalah saing adalah PT Pos Indonesia.
Dilansir pada
detikFinance, PT Pos Indonesia (Persero) mengalami kerugian Rp 560 juta di
semester I-2017. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama
tahun lalu yang mencapai belasan miliar rupiah.
Menurut Direktur Utama
PT Pos Indonesia (Persero), Gilarsi Wahyu Setijono, kerugian perseroan salah
satunya disebabkan karena menjamurnya jasa pengiriman barang atau logistik.
Pos Indonesia yang juga melayani pengiriman barang tak lagi menjadi pilihan
utama masyarakat, karena banyaknya pilihan lain dengan harga yang kompetitif.
"Rugi enggak
terlalu signifikan, tapi sebuah indikasi kecepatan kita memperbaiki keadaan
masih kalah cepat. Rugi Rp 500 juta, Rp 560 juta tapi unaudited,"
kata Gilarsi di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (6/9/2017).
Selain itu, mulai
banyaknya branchless banking atau agen layanan bank tanpa kantor di sekitar
pemukiman juga menurunkan pendapatan perseroan dari jasa pengiriman uang.
Masyarakat kini lebih mudah datang ke agen bank dibandingkan pergi ke kantor
pos untuk mengirimkan uang.
"Di bank boleh
buka branchless banking mulai efektif 2016 mulai menggerus tapi ter-buffer
bisa teratasi cukup banyak. Sementara penggerusan market kita oleh
Laku Pandai berlanjut, suatu daerah rural dikuasai Pos, sekarang didatangi per pintu RT RW," ujar
Gilarsi.
Untuk menekan kerugian,
pihaknya akan melakukan inovasi dari segi bisnis logistik yang akan memanjakan
pengguna jasanya.
"Kita harus bisa
melakukan minimal sama di branding-nya kan, atau lebih baik,"
ujar Gilarsi.
Kerugian terjadi bukan
hanya dari persaingan yang semakin ketat namun kinerja perusahaan yang menurun.
Misalnya dalam hal pelayanan, salah satu contohnya masalah pengiriman barang
tidak sampai dengan tepat waktu. Sehingga pelanggan beralih pada jasa
pengiriman baran lain. Berikut adalah kutipan dari salah satu berita tentang
keterlambatan pengiriman barang:
Untuk kesekian kalinya pelayanan PT. POS Indonesia
cabang Sumenep, Madura, Jawa Timur, dikeluhkan konsumen.
Seperti berita yang dilansir
melalui suaraindonesia-news.com, Pasalnya, akibat keterlambatan
pelayanan pengiriman barang dan surat ke tangan penerima, salah satu konsumen
(pengirim barang red) merugi sekitar Rp 7.965.000,-.
Sehingga, masalah tersebut dikeluhkan, Kenfa
Erlangga, seorang wartawan (perwakilan salah satu media) di Kota Bitung,
Sulawesi Utara, yang mempertanyakan kinerja PT Pos Indonesia cabang Sumenep.
Karena kiriman barang yang harusnya sampai di
tangan tepat waktu, malah melenceng dari dugaan.
“Heran juga saya, entah bagaimana kerjanya. Ini
bukan hanya persoalan keterlambatan saja melainkan juga persoalan armada yang
di pakai, contoh saja awal peristiwa yang kami alami, kiriman via udara yang
ada malah lewat darat. Ini kan sangat parah PT Pos,” keluh Kenfa Erlangga,
Jum’at (15/9/2019).
Ia menjelaskan, keluhan lainnya adalah keengganan
PT Pos untuk mempertanggung jawabkan kesalahan tersebut, sehingga baik penerima
maupun dirinya selaku pengirim harus mengelus dada.
“Waktu saya cek ke pengirim, kiriman barang itu
menggunakan paket express, tapi sudah dua minggu lebih belum juga diterima,
entah nyangkut dimana,” terangnya.
Sementara Rhonie Parindra Kepala PT. Pos Indonesia
Cabang Sumenep, saat dikonfirmasi media ini diruang kerjanya menyampaikan,
bahwa pihaknya sudah melaksanakan sesuai aturan dan sesuai SOP yang ada.
“Kami sudah berusaha agar kiriman yang kami kirim
bisa sampai sesuai ketentuan waktu, namun kita tidak tau aral dilapangan,”
terangnya, saat ditemui di ruang kerjanya. Rabu (13/9/2017).
Atas peristiwa tidak menyenangkan tersebut pihaknya
meminta maaf, karena menurutnya bukan faktor kesengajaan namun diluar
perkiraannya.
“Sekali lagi kami minta maaf atas ketidak nyamanan
ini, namun kami sudah berusaha mempertanggung jawabkan, tentunya pertanggung
jawaban kami sesuai SOP,” pungkasnya.
Selain itu ada masalah lain pada
komunikasi yang ada dalam PT. Pos Indonesia saat perusahaan mengalami kerugian
seperti yang dilansir pada hukum.rmol.co bahwa pihak kepolisian menerima
pengaduan itu dengan memberi tanda bukti lapor bernomor LP/4257/IX/2017/PMJ dan
pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap pelapor, Fadhol Wahab.
Pelapor sendiri adalah Ketua DPW IV SPSI yang menjadi salah satu korban
pemecatan.
Husendro mengatakan, langkah hukum ini diambil karena Dewan Direksi tidak
menanggapi dua kali somasi dari SPPI yang mempertanyakan pemecatan tidak sesuai
aturan terhadap enam karyawan PT Pos Indonesia.
Awal perkaranya, para karyawan
menyampaikan aspirasi tentang buruknya kinerja Direksi PT Pos Indonesia melalui
surat kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno. Surat itu
dilayangkan pada 21 Juli 2017.
Menurut Husendro, salah satu
bukti performa PT Pos memburuk adalah hasil penilaian Kementerian BUMN sendiri
yang menyebut perusahaan itu sebagai salah satu BUMN merugi.
Sayangnya, surat ke Kementerian BUMN malah dibalas dengan pemutusan hubungan
kerja (PHK) sepihak oleh Direksi terhadap enam anggota SPPI. PHK dilakukan
tanpa ada peringatan, teguran atau pemeriksaan lebih dahulu oleh Direksi
terhadap para karyawan.
"Rapat direksi 7 Agustus 2017 memutuskan PHK. Tanggal 21 Agustus 2017,
teman-teman kami menerima surat PHK-nya," kata Husendro.
Terlepas dari masalah
yang sedang dihadapi PT Pos Indonesia pada ekbis.rmol.co memberitakan bahwa PT
Pos Indonesia mulai memikirkan peralihan gaya hidup masyarakat millennia. Brand
rejuvenation (peremajaan imej) harus dilakukan agar perusahaan kurir milik
negara ini tidak ketinggalan zaman dan bisa tetap diingat. Tidak hanya sekadar
pengiriman surat atau wesel, tapi juga sebagai jasa pengiriman paket.
"Selama ini kan
di benak masyarakat, Pos lebih lekat dikenal dengan kata surat dan wesel.
Sedangkan kata kunci paket sendiri bergeser ke arah pemain-pemain baru,"
kata Direktur Utama PT Pos Indonesia, Gilarsi Wahju Setijono saat media
gathering di di Gedung Pos Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (13/6).
Gilarsi menyebut, awarness
untuk kata kunci paket ini perlu dimiliki dan direbut kembali. Terlebih
mengingat ketatnya kompetitor di dunia jasa kurir saat ini. Ditambah lagi
meningkatnya aktivitas belanja online yang semakin tinggi. Pergeseran
itu dipastikan bakal terus terjadi di masa depan.
"Intinya sejalan
dengan program brand rejuvenation, maka Pos Indonesia melihat produk
paket sebagai produk yang menjadi tulang punggung, baik saat ini, maupun
mendatang," terangnya.
Dalam rangka mencapai tujuan itu, Wahju sudah mencanangkan sejumlah jargon
seperti Pos Indonesia Begerak dan Pos Indonesia Juara. Yang terbaru yakni
diluncurkannya jargon yang menggambarkan kekuatan Pos Indonesia saat ini yaitu #PaketinAja
#POSbisa. Tentu jargon itu didukung dengan jasa kurir yang andal,
terpercaya, relevan dengan zaman, dan bisa mengantar paket ke seluruh
Indonesia. Semua jasa terbaik itu diberikan dengan harga yang sangat
terjangkau.
"Persaingan
semakin ketat, makanya kunci paket itu perlu dimililki dan direbut
kembali," imbuhnya.
Analisis dalam Segi Komunikasi Bisnis
Sebelum masuk pada analisa, maka
harus diketahui terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi
bisnis? Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis
yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunkasi verbal maupun
komunikasi non verbal untuk mencapai tujuan.
Pada setiap perusahaan sering
kali menggunakan komunikasi verbal dalam penyampaian informasi antara 1 orang
dengan yang lainnya. Terutama dalam hal penyampaian aspirasi, seperti halnya
yang dilakukan oleh perwakilan SPPI yang juga menjadi karyawan dari PT Pos
Indonesia kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno. Namun
terjadi masalah dalam menafsirkan pesan, sehingga membuat dewan Direksi
melakukan PHK terhadap karyawan terkait. Hal itu terjadi karena perbedaan
reaksi emosional antara penerima dan pengirim pesan. Karena masalah yang
dibahas adalah tentang kerugian terus menerus sehingga menimbulkan kritik yang
dilakukan dalam bentuk surat itu, berisi keluhan mengenai kondisi PT Pos
Indonesia yang masih jauh harapan. Baik perusahaan maupun kesejahteraan
pekerja.
Proporsi aneka bentuk komunikasi
verbal dalam bisnis:
Dari
masalah dengan SPPI dan masalah pelayanan di salah satu cabang PT Pos
Indonesia, dirasa perusahaan kurang dalam mendengar dalam berkomunikasi,
sehingga pesan tersampaikan dengan baik pada kedua pihak terkait.
Pada
setiap masalah yang dihadapi oleh PT. Pos Indonesia, manajemen pada tingkat
atas selalu turut serta memaparkan masalah yang dihadapi dan menginformasikan
hal-hal yang sedang diupayakan perusahaan dalam menghadapi masalah tersebut.
Salah satunya, ketika Direktur Utama PT Pos Indonesia memaparkan penyebab
kerugian dan menyampaikan upaya yang akan dilakukan dalam menghadapinya.
Penyampaian pesan pun disampaikan dengan singkat dan jelas, serta langsung pada
inti pembicaraan. Sehingga audiens memahami apa yang diinformasikan oleh pihak
PT. Pos Indonesia.
Terjadi
masalah dalam menyampaikan dan menerima pesan saat berkomunikasi antara
manajemen dengan kurir, sehingga saat terjadi keterlambatan pengiriman barang,
manajemen tidak mengetahuinya. Hal itu menyebabkan complain dari konsumen yang
mengakibatkan hilangnya kepercayaan konsumen.
